JAKARTA I Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan dokumen terkait pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Kabar tersebut mencuat setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan informasi mengenai rencana kedatangan Gibran ke Gedung MPR RI sekitar pukul 11.00 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran diri.
Sebelumnya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, juga membenarkan adanya kabar bahwa Gibran telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Isu pengunduran diri tersebut berkembang di tengah dinamika politik di DPR RI, menyusul munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi.
Meski demikian, status administratif pengunduran diri dan tindak lanjut konstitusionalnya masih perlu menunggu keterangan resmi dari pimpinan MPR RI.
Perkembangan ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut keberlanjutan kepemimpinan nasional serta proses ketatanegaraan di Indonesia.
Redaksi Inibatubara.com
JAKARTA – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan dokumen terkait pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Kabar tersebut mencuat setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan informasi mengenai rencana kedatangan Gibran ke Gedung MPR RI sekitar pukul 11.00 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran diri.
Sebelumnya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, juga membenarkan adanya kabar bahwa Gibran telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Isu pengunduran diri tersebut berkembang di tengah dinamika politik di DPR RI, menyusul munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi.
Meski demikian, status administratif pengunduran diri dan tindak lanjut konstitusionalnya masih perlu menunggu keterangan resmi dari pimpinan MPR RI.
Perkembangan ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut keberlanjutan kepemimpinan nasional serta proses ketatanegaraan di Indonesia.
