BATU BARA I DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi atas Nota R-APBD Tahun Anggaran 2027 dan Nota Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rabu (18/11/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, dipimpin Ketua DPRD Safi’i, SH, didampingi Wakil Ketua Rodial. Turut hadir Sekretaris Daerah Rusian Heri, S.Sos., M.AP., yang mewakili Bupati Batu Bara, perwakilan Sekretariat DPRD, anggota DPRD, OPD serta unsur Forkopimda.
Dalam jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan sejumlah fraksi, berbagai persoalan strategis disampaikan, mulai dari komposisi belanja daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah.
Salah satu perhatian utama adalah persoalan gaji dan honorarium PPPK Paruh Waktu. Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyampaikan bahwa SK perpanjangan PPPK Paruh Waktu telah ditandatangani Bupati dan saat ini tinggal menunggu proses administrasi selanjutnya.
Selain itu, Pemkab Batu Bara juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan PAD melalui digitalisasi sistem pembayaran pajak, pengawasan wajib pajak serta optimalisasi potensi pendapatan daerah.
Terkait pembangunan, pemerintah daerah menyampaikan bahwa perbaikan jalan akan diprioritaskan pada ruas dengan kondisi rusak parah dan mendesak. Usulan masyarakat melalui kegiatan reses DPRD juga akan menjadi perhatian dan bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.
Melalui jawaban tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap pembahasan R-APBD 2027 dan perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat berjalan konstruktif, transparan dan sesuai ketentuan, demi memperkuat keuangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.










