BATUBARA I Sebanyak enam fraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp74 miliar.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemkab Batu Bara, yang digelar pada Selasa (31/3/2026).
Sorotan itu muncul sehari setelah Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, menyampaikan LKPj Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Batu Bara pada Senin (30/3/2026).
Salah satu fraksi yang menyoroti besarnya Silpa adalah Fraksi Karya Pembangunan Nasional (FKPN). fraksi ini mempertanyakan nilai Silpa Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp74.021.163.161,68, atau sekitar 6,25 persen dari total APBD 2025.
FKPN meminta penjelasan rinci dari pemerintah daerah terkait asal-usul Silpa tersebut. Menurut mereka, perlu ditegaskan apakah sisa anggaran itu merupakan hasil dari efisiensi belanja daerah atau justru menjadi indikasi rendahnya serapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program-program strategis.
FKPN juga menilai, akan sangat disayangkan apabila anggaran yang seharusnya menyentuh kebutuhan langsung masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur desa maupun bantuan sosial, justru tidak terealisasi dan berakhir menjadi sisa anggaran.
Sorotan serupa juga disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui ketuanya, Khairul Bariah, PAN menilai jumlah Silpa tahun 2025 tergolong besar dan perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik maupun DPRD.
Fraksi PAN mempertanyakan apakah besarnya Silpa tersebut merupakan bentuk penghematan yang terencana, atau justru akibat ketidakmampuan sejumlah OPD dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan, padahal masih banyak persoalan infrastruktur rusak yang belum tertangani di Kabupaten Batu Bara.
Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi KDRI melalui ketuanya, Mukhlis BN. Fraksi ini mempertanyakan apakah Silpa yang cukup besar tersebut berasal dari kegiatan yang tertunda atau bahkan program yang sama sekali tidak dilaksanakan.
Karena itu, Fraksi KDRI meminta seluruh OPD terkait agar menyiapkan dokumen dan data pendukung secara lengkap untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan pembahasan LKPj.
Mereka juga mendorong agar hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya, terutama terhadap program-program yang selama ini dinilai berjalan lamban.
Tak hanya itu, Fraksi Partai Gerindra juga ikut menyoroti asal-usul Silpa tersebut. Fraksi ini menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih terukur, efektif, dan optimal pada masa mendatang agar tidak lagi menyisakan anggaran dalam jumlah besar.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui ketuanya, Jalasmar Sitinjak, lebih menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal serta peningkatan akuntabilitas kinerja di tubuh OPD.
Selain itu, PDI Perjuangan juga mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari praktik rangkap jabatan yang berlangsung terlalu lama, karena hal tersebut dinilai dapat memengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan.
Secara umum, pandangan dari sejumlah fraksi tersebut menunjukkan adanya perhatian serius DPRD terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. DPRD berharap ke depan pengelolaan APBD di Kabupaten Batu Bara dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan benar-benar berdampak bagi kepentingan masyarakat.
